Prinsip Dasar dan Kontrak Keuangan Syariah

Kabarkan Obrolan IniShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0

Definisi keuangan Syari’ah

Keuangan syari’ah adalah bentuk keuangan yang didasarkan pada syari’ah atau bangunan hukum islam. Syari’ah, yang berarti “jalan yang menuju sumber air”, dipenuhi dengan tujuan moral dan pelajaran tentang kebenaran. Sejatinya, syari’ah mewakili gagasan bahwa semua manusia dan pemerintah tunduk pada keadilan dibawah hukum. Ini adalah satu istilah yang meringkaskan cara hidup yang diajarkan Allah swt kepada hamba-hambanya dan mencakup segala sesuatu mulai dari kontrak bisnis dan pernikahan hingga azab dan ibadah.

Keuangan syari’ah memiliki satu persyaratan utama setiap transaksi keuangan harus sesuai dengan syari’ah. Untuk menjamin kepatuhan terhadap syari’ah, lima prinsip utama harus diikuti secara ketat. Yaitu:

  1. Keyakinan pada tuntunan ilahi

Alam semesta diciptakan oleh Allah dan Dia menciptakan manusia di muka bumi untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu lewat ketaatan kepada perintah-perintahNya. Perintah-perintah ini tidak dibatasi pada ibadah dan ritual keagamaan semata. Melainkan mencakup bidang penting dari nyaris setiap aspek kehidupan, termasuk transaksi ekonomi dan keuangan. Manusia membutuhkan tuntunan ilahi karena dia tidak memiliki kekuatan sendiri untuk mencapai kebenaran.

  1. Tidak ada Bunga

Anda tidak boleh menerima bunga dari satu pinjaman atau diminta untuk membayar bunga atas pinjaman.

  1. Tidak ada investasi haram

Uang harus diinvestasikan pada tujuan yang baik. Sementara perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang-barang haram dihindari.

  1. Berbagi resiko dianjurkan

Gagasan tentang berbagi risiko secara sadar didorong dan dipraktikan secara rutin di antara mitra bisnis, seperti antara nasabah dan lembaga keuangan. Berbagi risiko bertujuan meningkatkan transparasi dan yang sangat penting mendorong rasa saling percaya dan kejujuran dalam transaksi di antara para mitra bisnis, lembaga, dan nasabah.

  1. Pembiayaan didasarkan pada asset rill

Pembiayaan yang disalurkan lewat produk-produk syari’ah hanya bisa meningkat seiring meningkatnya perekonomian riil dan dengan demikian membantu menangkal spekulasi dan ekspansi kredit yang berlebihan.

 

Apa Yang Tidak Boleh

Dalam praktiknya, sistem keuangan syari’ah juga memiliki larangan-larangan yang pada prinsipnya memang dimaksudkan untuk melindungi para pelaku sistem keuangan dan memastikan terjadinya keadilan pada para pelaku dan pihak lain yang ada di dalam sistem ekonomi dan sosial umat Islam.

  1. Riba (atau bunga)

Umat islam dilarang mengambil riba apapun jenisnya. Larangan supaya umat islam tidak melibatkan diri dengan riba bersumber dari berbagai surat dalam al-qur’an dan hadis rasulullah SAW.

  1. Al-qur’an menolak anggapan bahwa riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan untuk mendekatkan diri atau bertaqarrub kepada Allah.
  2. Riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah mengancam akan memberikan balasan yang keras kepada orang yahudi yang memakan riba.
  3. Riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda.
  4. Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman.

 

  1. Gharar

Kita mengubah sesuatu yang harusnya bersifat pasti (certain) menjadi (uncertain). Contohnya sebagai karyawan kita menandatangani kontrak kerja di suatu perusahaan dengan gaji Rp. 1.100.000/bulan. Kontrak ini bersifat pasti dan mengikat kedua belah pihak, sehingga tidak boleh ada pihak yang mengubah kesepakatan yang sudah pasti itu menjadi tidak pasti. Misalnya mengubah sistem gaji dari Rp. 1,1 juta/bulan tersebut menjadi sistem bagi hasil dari keuntungan perusahaan. Hal yang sama juga berlaku bagi kontrak jual-beli dan sewa-menyewa. Dalam referensi lain, gharar bermakna resiko, sesuatu yang berpotensi terhadap kerusakan.

 

  1. Maysir

Secara sederhana, yang dimaksud dengan maysir atau perjudian adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung pihak beban yang lain akibat permainan tersebut. Setiap permainan atau pertandingan, baik dalam bentuk game of chance, game of skill ataupun natural events, harus menghindari terjadinya zero sum game, yakni kondisi yang menempatkan salah satu atau beberapa pemain harus menanggung beban pemain yang lain.

Dengan demikian dalam sebuah pertandingan sepak bola misalnya, dana partisipasi yang dimintakan dari dana peserta tidak boleh dialokasikan, baik sebagian maupun seluruhnya, untuk pembelian thropy atau bonus para juara.

Penegasan dalam Alqur’an terkait hal ini:

“hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu dapat keberuntungan”. (QS. Al-Maidah:90)

Kontrak dalam keuangan syari’ah

Kontrak adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan kewajiban untuk melakukan atau hal-hal tertentu. Misalnya, jika anda akan mengangani satu kontrak hipotik rumah berjangka waktu 15 tahun, itu berarti bank setuju memberi anda pinjaman untuk membeli rumah yang anda pilih. Dan anda harus membayar bank lewat angsuran bulanan tepat selama 15 tahun ke depan. Pada tingkatannya yang paling dasar, kontrak adalah satu kesepakatan yang secara hokum bias ditegakkan.

Al-qur’an memberikan kebebasan dasar untuk mengikatkan diri ke dalam kontrak dan melakukan transaksi atas keuntungan bersama. Kata Arab untuk kontrak adalah aqd, yang berarti “mengikat” atau “memperkuat”. Supaya suatu kontrak atau akad itu sesuai syari’ah, kontrak tersebut harus memiliki 4 ciri berikut, beberapa diantaranya berbeda dari ciri-ciri kontak konvensional:

  1. Ada setidaknya dua pihak dalam kontrak syariah.
  2. Ada penawaran dan penerimaan oleh kedua belah pihak mengenai tujuan dan ketentuan-ketentuan kontrak.
  3. Tujuan kontrak tidak boleh haram atau melanggar syariah.
  4. Subyek dari kontrak harus berpindah tangan setelah kontrak selesai.

Selain dari 4 ciri di atas, ada beberapa sifat-sifat lain yang harus dipatuhi, untuk memastikan bahwa sebuah transaksi keuangan memang sudah sesuai secara syari’ah, yaitu:

  1. Ketentuan-ketentuan kontrak harus bisa dicapai.
  1. Pihak yang terikat kontrak harus mengetahui kualitas, kuantitas, dan spesifikasi sesungguhnya dari obyek kontrak untuk menghilangkan gharar (ketidakpastian) yang dapat menimbulkan perselisihan.
  2. Pihak-pihak yang berkontrak harus diatas 15 tahun dan berakal sehat.

 

Berikut merupakan klasifikasi secara sederhana mengenai nama-nama kontrak keuangan syariah :

  1. Tabungan dan pembelanjaan terdiri dari wadiah, mudharabah, qard hasan.
  1. Wadiah. Merupakan kontrak diantara satu pihak yang memiliki barang dengan pihak yang diamanahkan untuk berjanji menyimpan barang dengan tujuan dijamin keselamatannya.
  2. Mudharabah. Dalam kontrak ini terdapat hubungan antara pemilik modal (shahibul mal) dengan pelaku usaha (mudharib). Kontrak mudharabah adalah kontrak menanggung untung dan rugi antara pemilik dana dengan nasabah. Hubungan kontrak keuangan ini menuntut adanya transparansi bagi pihak pelaku usaha.
  3. Qard hasan. Suatu akad perjanjian antara pengutang dan peminjam yang melakukan hutang dan piutang. Dalam akad tersebut seseorang meminjamkan miliknya kepada peminjam dalam waktu tertentu. Peminjam juga berjanji akan membayar kembali kepada pengutang sama seperti nilai harta yang dipinjamkan dan tidak lebih dari itu, sesuai dengan kesepakatan.
  1. Keuangan yang terbagi menjadi 3 bagian yaitu:
  1. Berbasis ekuitas, musyarokah, mudharabah.
  2. Berbasis utang, murabahah, ijaroh.
  3. Berbasis utang, bai salam, ishtisna’, qard hasan, rahn, bai inah
  1. Perlindungan (asuransi) yang meliputi akad tabarru’, wakalah, mudharabah.
  2. Investasi yang meliputi murabahah.mudharabah, musyarokah, ijaroh.
  3. Perdagangan yang meliputi murabahah, wakalah, wadiah.

 

Kategori-kategori kontrak syariah

Seperti kontrak konvensional, kontrak syariah bias unilateral atau bilateral.

  1. Kontrak unilateral. Ini tidak menuntut persetujuan penerima dan secara umum memberi penerima, misalnya hadiah dan pinjaman lunak “gratis” yang hanya menuntut pengembalian hutang pokok.
  2. Kontrak bilateral. Semua ini diikat oleh aturan-aturan spesifik berdasarkan kesepakatan diantara dua pihak. Meskipun kontrak-kontrak ini memiliki keberagaman yang luas, tidak ada cara baku untuk mengkategorikannya.

Berikut satu metode yang diterima umum dimana setiap tipe dapat dipecah lebih jauh menjadi 3 kategori :

  1. Kontrak pertukaran. Semua ini beruusan  dengan perdagangan, pembelian, dan penjualan asset, termasuk usufruct,  (hak untuk menggunakan asset milik orang lain). Asset ini dapat berupa sepetak tanah, rumah,dan keduanya.
  2. Kontrak partisipasi atau turut serta. Ini mencakup berbagai jenis kemitraan seperti bagi hasil dan usaha patungan.
  3. Kontrak pendukung. Ini adalah semua tipe kontrak lain di luar kedua jenis kontrak diatas.

Dari ketiga kategori kontrak di atas, kontrak yang paling dasar adalah kontrak pertukaran, yang melibatkan pengalihan kepemilikan dan pengalihan penggunaan property dari satu pihak ke pihak lain. Satu kontrak pertukaran menangkap esensi dari kegiatan komersial. Juga, semua kontrak lain memiliki kadar kemiripan tertentu dengan kontrak ini.

 

*Oleh: Hasreiza

(Sumber: Buku pintar keuangan syariah, 2012, Daud Vicary Abdullah & Keon Chee, Zaman – Jakarta)

Dicari dengan kata kunci:

Kabarkan Obrolan IniShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*