Polemik Dana Ketahanan Energi

Menjelang pergantian tahun 2015 ke 2016 pemerintah memutuskan untuk menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar mulai 5 Januari 2016. Dengan penurunan ini harga premium akan menjadi Rp7.150 dan solar Rp5.950. Namun angka ini masih diatas harga keekonomian premium Rp6.950 per liter, dan solar Rp5.650 per liter.

Hal ini disebabkan pemerintah mengenakan dana ketahanan energi dalam harga baru premium dan solar tersebut. Untuk premium dikenakan sebesar Rp 200, sedangkan untuk solar dipungut sebesar Rp 300.

Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan pembebanan dana ketahanan energi kepada masyarakat ini merupakan amanat Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. Undang-Undang tersebut mengharuskan negara memiliki keseimbangan dalam pengelolaan energi fosil menuju energi terbarukan. Salah satu caranya harus diwujudkan dengan kebijakan pengalokasian sumber daya.

Sudirman menjelaskan dana tersebut akan digunakan untuk pengembangan energi terbarukan dan Kementerian ESDM yang akan mengelola dan bertanggungjawab atas dana tersebut. Sudirman memprediksi akan terkumpul dana masyarakat Rp 16 triliun dari pungutan yang dibebankan pada masyarakat tersebut.

Pembebanan dana kepada masyarakat pun mendapat sejumlah kritik. Pengamat ekonomi Ichsanudin Noorsy menilai pemerintah tidak peka pada kesulitan pada masyarakat. Ia mengatakan dana ini tidak seharusnya dipungut sebab tidak diatur dalam Undang-Undang 30/2007 tentang Energi.

Dana ini tidak seharusnya dipungut dari rakyat. Ini menunjukkan pemerintah tidak simpatik karena di tengah penurunan harga minyak dunia malah menambah beban masyarakat,” ujar Noorsy dikutip dari kompas.com.

Sementara itu Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia Ferdinand Hutahaean mengatakan pungutan ini harus dihentikan. Ia menilai pengenaan biaya ini kepada masyarakat sangat tidak adil. Karena pemerintah tidak memungut biaya ke kontraktor kerja sama di sektor migas saat harga minyak mentah naik.

“Tiba harga minyak mentah turun, publik disuruh membayar subsidi,” ujar Ferdinand dilansir kompas.com

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

'