Pembangunan 6 Ruas Tol Dalam Kota; untuk Siapakah Transportasi Ibukota?

Kabarkan Obrolan IniShare on Facebook1Share on Google+1Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0

Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan telah menyampaikan 13 langkah mengatasi kemacetan Jakarta. Salah satu diantaranya adalah mendukung percepatan pembangunan jalan tol lingkar luar Jakarta (Jakarta Outer Ring Road/JORR) dan tidak melanjutkan rencana pembangunan 6 ruas tol dalam kota.

Tak pelak, ide visioner dari seorang Anies Baswedan dalam mengatasi kemacetan Jakarta ini mendapat kritikan dari Petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Dalam sebuah kesempatan, Ahok menyampaikan Menurut dia, fungsi enam ruas jalan tol itu sebagai pintu keluar dan masuk Jakarta. “Kalau kamu terjebak di lingkaran, gimana? Buat apa ada lingkaran elevated kalau tidak ada networking elevated?” ujar Ahok di markas kampanyenya itu, Jumat, 25 November 2016.

bwcculsciaeiuze

 

Mari kita lihat bersama, berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan baik oleh lembaga transportasi dari dalam dan luar negeri yang menunjukkan bahwa kemacetan Jakarta disebabkan oleh tidak seimbangnya jumlah kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan yang tersedia. Selama puluhan tahun, paradigma yang diambil untuk mengatasi kemacetan adalah membangun jalan baru atau mengembangkan jalan yang sudah ada. Tetapi buktinya, jalanan ibukota semakin macet. Bahkan, tak sedikit lembaga riset dunia yang menempatkan Jakarta sebagai kota termacet di dunia.

Lantas, apakah pola pembangunan seperti ini masih terus dilakukan? Orang bijak berkata, hanya keledai yang jatuh ke lubang yang sama dua kali.

Perubahan cara pandang dalam mengatasi kemacetan lalu lintas pun telah dilaksanakan di banyak kota dunia. Ibukota Korea Selatan, Seoul, bahkan merobohkan jalan tol Changgyecheon dan menggantinya dengan fasilitas pedestrian yang asri di tengah kota. Pun demikian dengan Kota Bogota, Kolombia, yang menolak proposal pembangunan jalan tol dan menggantinya dengan pembangunan angkutan massal berbasis bus yang kemudian sukses dikenal dunia dengan nama Trans Milenio.

Pergeseran pola pikir dari menyediakan jalan ke menyediakan angkutan umum yang nyaman pun telah menyebar luas ke seantero dunia. Jadi, jika Jakarta masih ngotot membangun 6 ruas tol dalam kota, itu artinya masyarakat Jakarta akan semakin tersiksa kemacetan. Tersedianya jalan tol yang menghubungkan pinggiran kota yang menuju ke pusat kota Jakarta ibarat karpet merah bagi pengguna mobil pribadi dan mimpi buruk bagi para pelanggan setia angkutan umum dan bahkan mereka yang terpaksa menggunakan sepeda motor.

Lantas, untuk siapakah sebenarnya penataan transportasi Jakarta ini dilakukan? Jika masih pro terhadap jalan tol, berarti jawabannya jelas, pro terhadap mereka yang gemar menggunakan kendaraan pribadi.

Pertanyaan selanjutnya terkait keberadaan proyek yang masuk dalam proyek strategis nasional ini, apakah seorang gubernur DKI Jakarta bisa membatalkan pembangunannya. Jawabannya tentu saja bisa. Sebagai bagian dari rencana jaringan jalan di dalam provinsi, UU 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan kewenangan penuh kepada seorang gubernur untuk  membangun dan memeliharanya.

fly-over

Sumber foto: https://blognyamitra.wordpress.com

Artinya, Perpres 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional tak lebih hanya sebatas lampu hijau dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta jika ingin membangun 6 ruas tol dalam kota tersebut, karena pada prinsipnya jalan tol merupakan bagian dari jaringan jalan nasional yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui Badan Pengatur Jalan Tol yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Adapun pelaksanaan pembangunan dan pengoperasiannya, Pemprov DKI Jakarta telah membentuk sebuah badan usaha yang diberi nama PT Jakarta Tollroad Development (JTD) yang merupakan anak perusahaan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, BUMD-nya Pemprov DKI Jakarta. Di sini tampak jelas, bahwa pembangunan jalan tol dalam kota lebih disebabkan oleh niat untuk berbisnis demi keuntungan besarnya nilai kemampuan membayar tol masyarakat Jakarta.

Alasan lain mengapa kita harus mendukung penolakan pembangunan 6 ruas tol dalam kota datang dari hasil kajian Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh Dewan Transportasi Kota Jakart (DTKJ), BPTJ memaparkan bahwa saat ini terdapat 47,5 juta perjalanan yang ada di kawasan Jabodetabek setiap harinya. Dari angka tersebut, 41% merupakan perjalanan di dalam Jakarta, 9% merupakan perjalanan dari atau ke Jakarta, dan 50% sisanya merupakan perjalanan menerus (through traffic).

Artinya, setiap harinya hampir 24 juta perjalanan yang berasal dari luar Jakarta, melintas di Jakarta, dan mengakhiri perjalan di luar Jakarta lagi. Tak ada niat mereka untuk melakukan aktifitas di Jakarta, tetapi justru sebaliknya, aktifitas mereka menjadi beban bagi lalu lintas Jakarta. Contoh sederhananya adalah masyarakat yang tinggal di Bogor, Depok ataupun Bekasi, ketika hendak pergi ke Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang hampir pasti melewati Jakarta. Hal ini dikarenakan infrastruktur yang ada masih “memaksa” mereka untuk  ikut bermacet-macet ria di jalanan ibukota.

kemacetan-jakarta

Alasan ketiga adalah keinginan untuk mendapatkan keuntungan dari pemasukan pajak kendaraan bermotor. Perlu kita sadari, bahwa Rp 12 triliun diperoleh Pemprop DKI Jakarta dari sektor ini. Tentu saja ini merupakan angka yang tidak sedikit, karena porsinya pun mencapai 41% dari keseluruhan pendapatan asli daerah DKI Jakarta pada tahun 2015. Dengan tersedianya jalan tol baru, tentu saja akan semakin mendorong hasrat masyarakat Jakarta untuk  membeli dan menggunakan mobil pribadi. Sebuah keniscayaan yang sudah menjadi rahasia umum.

Ironis memang, ketika pemerintah daerah masih berorientasi pada pencapaian pendapatan, tetapi justru membiarkan kerugian yang cukup besar diderita masyarakat karena kerugian. Pada 2015 yang lalu, Balitbang Kemenpu bahkan mencatat kerugian tersebut mencapai Rp 65 triliun per tahun, jauh lebih tinggi dari pernyataan Presiden Jokowi yang hanya Rp 28 triliun per tahun. Dengan penataan transportasi yang salah, kerugian ekonomi tersebut sudah dipastikan akan semakin membengkak.

 

Benarkah pembangunan Jalan Layang Non Tol efektif mengatasi kemacetan?

Mengutip Rujak Center for Urban Studies, bahwa Pembangunan JLNT Antasari-Blok M berakibat buruk bagi warga Antasari. “8000 mobil per menit (waktu rush hour) itu akan muncul di pagi hari di Pasar Cipete untuk naik ke JLNT. Dan di arus balik 8000 mobil per menit akan muncul di Pattimura waktu arus balik ke Selatan. Kita dapat menghitung sendiri, kalau tengah ruangan lebar daripada non tol itu untuk masuknya 10 meter, 12 meter. 8000 meter per menit maka akan terjadi antrian panjang. Dan apa yang terjadi? akhirnya pengguna kendaraan pribadi akan menggunakan jalan di bawah. Dan akan macet atas bawah. Nah, rakyat Jl Pangeran Antasari (dan sama juga sepanjang Jl Casablanca) ini akan menikmati apa? Dia akan menikmati bising, getar, asap, dan gelap.

Bagamana asap kendaraan yang akan memasuki paru-paru warga di sepanjang Jalan Antasari sampai dengan Blok-M dalam masa 5 atau 20 tahun kedepan. Tidak ada perhitungan kuantitatif mengenai hal ini. Jelas di sini, tidak ada konsideran mengenai Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang di Pasal 6 mengatakan: “Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat).

Sumber foto: skyscrapercity.com

Belum lagi, aspek keuangan dari proyek di JLNT Casablanca, JLNT Pangeran Antasari yang melanggar Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, di mana Gubernur yang lalu telah melanggar Perda Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Jakarta, yang diputihkan di Perda No. 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Jakarta. UU RI Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang melarang pemutihan tersebut. Ini jelas menjadi persoalan Pidana Pengeloaan Tata Ruang dan KPK (anggaran proyek). Sebagai informasi, warga Jl Pangeran Antasari telah melaporkan kasus ini ke KPK dan DPRD secara resmi.

Inilah salah satu warisan dari Gubernur yang terdahulu. Warga harus bersama-sama memberitahu kepada Gubernur yang baru untuk menghentikan dulu rencana pembangunan 6 ruas jalan tol layang ini, sesuai dengan spirit Jokowi untuk selalu mereview kembali semua proyek-proyek besar transportasi seperti Monorail, dan juga Jalan Layang Tol.

Jadi, bijaklah memilih pemimpin. Pemilih cerdas akan mencermati mana program kerja yang benar-benar mengatasi kemacetan tanpa terselip niat tertentu untuk meraup keuntungan jangka pendek semata.

Kabarkan Obrolan IniShare on Facebook1Share on Google+1Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *