Marco Kusumawijaya : Pemda DKI Masih Abaikan Keamanan Pengguna JPO

Kabarkan Obrolan IniShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn1

Geram sekali membaca berita tentang seorang perempuan muda diduga diperkosa dan dirampok, di atas jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jalan TB Simatupang dekat Ruko Plaza III Pondok Indah, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sekitar pukul 16.30 WIB, Sabtu (21/11) lalu. Kita bersedih dan berempati dengan korban kejahatan di JPO tersebut. Sambil berharap yang terbaik baginya, mari semua warga kota kita, Jakarta, memikirkan perbaikan di masa depan dan mengingatkan pemerintah akan kewajibannya.

Perkosaan dan perampokan yang terjadi di jembatan penyeberangan orang (JPO) menunjukkan bahwa pengelolaan kota Jakarta masih sangat abai pada hal-hal mendasar. Masalah keamanan dan kerusakan JPO di berbagai tempat di kota kita Jakarta ini, sudah lama diketahui masyarakat luas yang menggunakannya. Betapa begitu lama pemerintah mengabaikannya. Kita jadi perlu waspada dan bertanya-tanya, apa lagi hal-hal yang selama ini diabaikan? Mari memberitahu pemerintah sebelum terlambat.

Peristiwa ini harus jadi pemicu perubahan yang mendasar agar Jakarta benar-benar menjadi kota yang berpihak pada pejalan kaki, mayoritas penduduknya, kita semua. Oleh karena itu, kita semua warga Jakarta perlu segera menuntut pemerintah segera memenuhi jaminan keselamatan dan kenyamanan kita semua.

Momentum ini harus segera ditanggapi dengan tepat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah pertama, mengubah paradigma, mengalihkan prioritas dan menjadikan pejalan kaki sebagai subyek warga kota yang utama. Hal-hal yang penting dalam hal ini bisa dipetakan dalam runtutan aksi, seperti menegakkan aturan (law enforcement) yang tegas untuk memprioritaskan pejalan kaki dalam tingkatan moda transportasi.

Kedua mengutamakan penyeberangan pejalan kaki di atas jalan langsung (on-grade) dibandingkan menggunakan JPO. Ini baik untuk penyandang kemampuan berbeda dan semua warga. Seharusnya kendaraan bermesin yang mengalah, naik ke jembatan atau turun melalui terowongan. Lalu juga dibangun paradigma dan rencana aksi bahwa JPO adalah alternatif terakhir bila hambatan pejalan kaki tidak mungkin terelakkan, seperti terhalang jalan bebas hambatan (tol), sungai atau dikarenakan jalan yang diseberangi pada banyak tempat, atau terlalu lebar.

Ketiga, menata ulang seluruh JPO di Jakarta untuk kemudahan pejalan kaki, dengan beberapa cara, seperti penentuan lokasi yang tepat, yaitu yang memudahkan, aman, memang diperlukan dan telah diperhitungkan jumlah pelintas yang layak. Lalu berikan jaminan infrastruktur yang baik mulai dari kekuatan, penerangan, transparansi visual (memudahkan pengawasan bersama oleh publik yang lalu-lalang di sekitarnya), keamanan (dilengkapi CCTV) dan keselamatan (mempertimbangkan kemungkinan kebakaran, bunuh diri dan sebagainya). Khusus untuk CCTV ini, sebetulnya wacana dari Pemprov DKI sudah cukup lama, namun sampai sekarang belum juga terimplementasi. Entah kenapa.

Kemudian keempat, melengkapi fungsi tambahan (misalnya perdagangan kecil) yang disesuaikan dengan keadaan sekitar dan dirancang dengan luasan yang mencukupi, serta dikelola dengan baik sehingga tidak mengganggu lintasan pejalan kaki. Selain itu, sudah seharusnya juga dilakukan perancangan yang sesuai dengan kondisi setempat dan perawatan yang rutin. Dalam hal ini, bisa juga menyertakan gimmick dan insentif pelibatan masyarakat dengan menyertakan sayembara dalam disainnya, sehingga ada tahapan riset dan perancangan yang sungguh-sungguh oleh para perancang dan masukan warga kita semua.

Fakta ironis di media, ketika Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta berencana memperbaiki 61 Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dengan anggaran mencapai Rp 9 miliar untuk 2016, namun Dishub DKI belum tahu berapa jumlah JPO yang rawan tindak kriminal, seperti JPO di Lebak Bulus yang jadi tempat permerkosaan. Terdapat 301 JPO di seluruh Ibu Kota, namun Dishub DKI belum bisa memastikan berapa jumlah JPO yang rawan tindak kriminalitas karena belum ada parameter yang jelas soal ‘kerawanan’ itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa prioritas penataan tidak berdasarkan pada rencana yang komprehensif dan fakta yang terjadi yang justru dialami sehari-hari oleh warga Jakarta, hingga harus terjadi tragedi yang membuat kita semua geram dan bersedih hati.

Untuk itu, sebaiknya kita, warga semua, juga mulai memikirkan apa-apa saja yang selain JPO ini yang kita sudah ketahui bermasalah sejak dulu, dan menuntut perhatian pemerintah atasnya. Kita tidak ingin persoalan JPO ini berulang, sudah lama kita ketahui, sudah lama pula diabaikan pemerintah, hingga terjadi tragedi seperti itu.

Kabarkan Obrolan IniShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *