Marco Kusumawijaya: Krisis Sampah Jakarta Butuh Pendekatan Ekologis

Kabarkan Obrolan IniShare on Facebook0Share on Google+1Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0

Perselisihan antara DKI Jakarta, Kota Bekasi dan PT Godang Tua Jaya beberapa hari terakhir mengingatkan penduduk akan krisis sampah Jakarta yang sebenarnya terjadi setiap hari. Pertengkaran antara Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Godang, serta dengan beberapa kelompok masyarakat dan DPRD Bekasi yang menghalangi truk sampah dari Jakarta sehingga tak bisa membuang sampah di Bantar Gebang bukanlah krisis sebenarnya.

Perselisihan ini bukanlah yang pertama kalinya, dan pastinya bukan yang terakhir kalinya, kecuali suatu perubahan mendasar dalam pengelolaan sampah dilakukan. Berangkat dari keprihatinan itu, pagi ini, 5 November 2015, Marco Kusumawijaya mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama, yang berbunyi sebagai berikut: “Bpk Gub Basuki yth, mohon ijin memberi saran: krisis sampah sekarang sebaiknya dimanfaatkan untuk mengubah pendekatan komprehensif menjadi ekologis. Banyak yang ahli. Bisa dibuatkan programnya asal ada kemauan. Salam hormat, Marco Kusumawijaya.”

Baca Juga:

Mengolah Sampah ala Pesantren 

Menurut Marco, untuk mengurangi ketergantungan pada tanah DKI di wilayah Bekasi, Jakarta musti mengelola sampah secara maksimum dari sumbernya: individu, rumah tangga, dan industri. Tanggung jawab terbesar ada di sumber sampah itu sendiri. Selama ini sampah hanya dicampur dalam satu tempat lalu diletakkan di depan rumah menunggu diambil tukang sampah untuk dibawa jauh keluar Jakarta dan menjadi masalah orang lain. Ini sama sekali bukan cara yang benar dalam mengelola sampah. Sampah harus dipilah, dikumpulkan, didaur ulang, diolah, baru residunya dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA).

Ditambahkannya bahwa dengan cara itu, komunitas-komunitas di Nagoya, Jepang, berhasil mengurangi residu ke TPA hingga 70 persen. Pegiat komunitas Tangerang Selatan, Adi Wibowo dari Lab Tanya, pernah menghitung teoritis pada satu lingkungan di Bintaro dan residu bisa dikurangi hingga menjadi 3 persen saja.

Marco juga mengatakan seharusnya Pemda DKI bisa mendorong pengelolaan sampah di tingkat sumber dengan pemberian insentif. Misalnya, beri insentif dengan menyediakan alat pengompos gratis untuk masyarakat, dibarengi dengan disinsentif: sampah organik TIDAK akan diangkut lagi oleh pemerintah daerah. APBD bisa digunakan untuk produksi alat pengompos gratis dan penyuluhan, bukan untuk sewa tanah dan angkut sampah ke Bantar Gebang yang tak efisien dan berbahaya karena jumlah sampah akan terus meningkat.

Marco menegaskan bahwa prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) dimulai dari distribusi barang konsumsi dengan cara mengurangi pengemasan. Bekerjasamalah dengan distributor dan minimarket dan pasar. Cari tahu bersama-sama apa yang dapat dilakukan. Menurut Perda No. 3 tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Bapak Joko Widodo, seharusnya Pemda DKI telah memiliki wawasan yang cukup baik mengenai pendekatan ekologis dalam mengelola sampah. Tetapi, sepertinya belum terlihat ada kemauan dan kepemimpinan yang cukup sehingga kebijakan hanya sekedar menjadi macan kertas.

Sementara itu banyak inisiatif baik di tingkat komunitas yang belum mendapat dukungan berarti dari pemerintah. Kisah sukses di komunitas, seperti bank-bank sampah yang berjalan baik, tidak segera dipelajari dan direplikasi secara besar-besaran. Data dari pemda DKI tahun lalu mengatakan hanya ada 120 bank sampah di Jakarta. Untuk mengurangi ketergantungan pada Bekasi dan Godang Tua Jaya, Jakarta butuh jauh lebih banyak dari 120. Kebijakan telah dibuat, hanya pelaksanaan yang membutuhkan kepemimpinan dan kemauan.

“Sebarlah kisah sukses di kalangan komunitas, juga dukunglah mereka. Pemda DKI bisa saja membeli kompos dari masyarakat untuk 2 tahun pertama dan dipakai untuk taman kota. Kembangkan program taman kota secara besar besaran. Di kampung-kampung juga bisa dipromosikan kebun sayur, meski di lahan terbatas sekalipun,” ujar Marco melalui surat elektronik.

Marco menegaskan bahwa Pemda juga musti mengajak dan memberdayakan pemulung yang selama ini membantu pengelolaan sampah. Jakarta bisa saja belajar dari inisiatif bisnis sosial I Got Garbage (IGG) di India, di mana pemulung diberdayakan menjadi wirausahawan melalui suatu IT platform. “IGG mempertemukan pemulung dengan sumber sampah (rumah dan kantor) sehingga mereka tak perlu lagi mengais-ngais di tumpukan sampah. Pak Basuki pernah berencana memaksa pemulung seperti manusia gerobak pulang kampung dan mengancam pasal pidana jika mereka kembali ke Jakarta. Alih-alih melakukan itu, inisiatif seperti IGG adalah win-win solution,” pungkas Marco.

Terakhir Marco mengatakan bahwa jika kesempatan baik ini disia-siakan, maka perselisihan antara Pemda DKI, Pemkot Bekasi dan Godang Tua Jaya hanyalah akan menjadi drama murahan yang tak menyelesaikan masalah apapun. Sementara sampah Jakarta makin menggunung.

Kabarkan Obrolan IniShare on Facebook0Share on Google+1Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *