Lawan Ritel Franchise, BKPK Perkuat Ritel Tradisional Sampai ke Desa

Kabarkan Obrolan IniShare on Facebook30Share on Google+1Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0

Badan Komunikasi Pemuda Koperasi (BKPK) mengaku miris mengamati pekembangan ritel moden dengan sistem berjejaring sampai ke tingkat pemukiman penduduk. Keberadaan ritel franchise ini tak pelak merugikan ekonomi kerakyatan, khususnya ritel-ritel tradisional yang berada di sekitarnya. Untuk mengantisipasi hal ini, BKPK mencetuskan program penguatan ritel tradisional sampai ke tingkat desa/ kelurahan.

“Keberadaan ritel modern franchise ini sudah membunuh ritel-ritel tradisional. Mereka sampai masuk ke perkampungan desa. Dampak keberadaan mereka sekitar 30 – 60 persen  omset ritel tradisional di sekitar menurun,” ungkap Romi Pernando, Ketua BKPK Pusat, Senin (20/4) di Jakarta.

 

IMG-20160331-WA0022

Penguatan ritel tradisional mutlak perlu dilakukan agar tidak tergusur menghadapi persaingan yang semakin ketat. Penguatan ritel tradisional menjadi ritel lokal moden perlu dilakukan untuk toko atau waserda milik koperasi dengan konsep coopmart dan toko ritel milik masyarakat agar mampu memikat para konsumen untuk setia berbelanja.

BKPK akan jadi  konsultan untuk meng-upgrade kualitas ritel-ritel tradisional agar bisa bersaing dengan ritel modern berjejaring. BKPK akan memperkuat ritel-ritel tradisional baik dari sisi marketing, pelayanan dan SDM, layout sampai joint buying-nya.

Sebagai salah satu perangkat strategis Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), kader-kader BKPK memang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagai langkah awal kader-kader BKPK ini akan dilatih manajemen pengembangan ritel secara intensif. Untuk itu BKPK mengandeng Ritelteam Indonesia, konsultan bisnis ritel yang berbasis di Yogyakarta.

“Dalam rakornas BKPK di Cirebon, kami sudah mou. Kader-kader BKPK akan dilatih, lalu diterjunkan sampai ke desa dan kelurahan. Kita akan memperkuat baik dari sisi marketing, pelayanan dan SDM, layout sampai joint buying-nya,” kata Romi.

Romi juga menggarisbawahi perbedaan mendasar antara pola pengembangan ritel versi BKPK dengan ritel modern berjejaring. Dalam pola BKPK yang ditekankan adalah ekonomi kerakyatan, yaitu produk-produk lokal yang diutamakan untuk dijual di ritel tersebut. Biaya pengembangannya pun bisa disesuaikan dengan kondisi keuangan pemilik ritel. Sumber pembiayaan tidak harus perseorangan, tetapi juga gotongroyong.

“Kalau untuk koperasi dan perseorang bisa saja dengan biaya sendiri. Tetapi kami mendorong adanya kerjasama pembiayaan antara si penjual dengan produsen. Pembiayaan ala gotongroyong. Para produsen lokal bisa merangkap pemilik ritel tradisional yang sudah di-upgrade tersebut,”tegasnya.

Jika skema pembiayaan ini tidak cukup, maka kader-kader BKPK akan berperan sebagai mitra penghubung pengusaha ritel dengan lembaga-lembaga keuangan.

Kabarkan Obrolan IniShare on Facebook30Share on Google+1Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *