Jokowi – JK Setelah Setahun Berjalan

Kabarkan Obrolan IniShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0

The New Hope, itu harapan yang diberikan oleh banyak orang saat pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dipastikan terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Keduanya diharapkan menjadi motor perubahan di segala lini yang ada di Indonesia. Hari ini, Selasa (20/10) genap setahun keduanya berkuasa. Memang perjalanan masih panjang namun penilaian publik terhadap kinerja kedunya harus dijadikan perhatian.

Jelang satu tahun pemerintahan Jokowi – JK lembaga survei Indo Barometer menggelar survei untuk menemukan sejauh mana kepuasan publik pada keduanya. Survei dilakukan pada 14 – 22 September 2015 di 34 provinsi dengan responden sebanyak 1.200 orang.

Berdasar hasil survey tersebut, terlihat menurunnya kepuasan publik kepada kinerja Jokowi – JK. Bila enam bulan lalu tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi masih berada di angka 57.5 persen kini hanya 46,0 persen publik yang puas atas kinerja Jokowi. Sedangkan yang tidak puas tercatat sebanyak 51,5 persen.

Survey serupa dilakukan oleh Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi). Dikutip dari laman CNN Indonesia, saat ini 54,7 persen responden yang tersebar di seluruh Indonesia mengaku tidak puas dengan kinerja pemerintahan.

Menurut Hendri Satrio, juru bicara Kedai Kopi, ada tiga faktor yang menyebabkan masyarakat tidak puas dengan kinerja Jokowi – JK yakni masih tingginya harga bahan pokok, pelemahan terhadap nilai tukar rupiah serta lambannya penanganan kabut asap. Selain itu kenaikan harga bahan bakar minyak dan sulitnya lapangan pekerjaan juga menjadi latarbelakang ketidakpuasan publik.

Hendri yang juga peneliti politik dari Universitas Paramadina, menyoroti beberapa hal superti gaya komunikasi Jokowi dalam menjelaskan kebijakan pada rakyat. Dikutip dari laman Tempo.co, Hendri mengatakan Jokowi masih belum memiliki kejelasan dalam berkomunikasi dengan masyarakat.

Sementara itu Koordinator Divisi Monitoring dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengatakan saat ini banyak yang dilanggar oleh Jokowi dari program Nawacita yang dijadikan jargon kepemimpinannya. Contohnya seperti saat pemilihan Kapolri dan Jaksa Agung, lalu regulasi yang dibuat pemerintah seperti rencana revisi UU KPK.

“Pencalonan Budi Gunawan dan Jaksa agung, HM Prasetyo, proses pemilihan tidak bisa melepas bayang-bayang politik tertentu,” ujar Emerson dikutip dari Republika.

Dalam penyelamatan KPK, Emerson juga menilai Jokowi masih setengah hati dengan tidak menghentikan upaya kriminalisasi. Jokowi juga dinilai tidak bertindak tegas terhadap pembahasan revisi UU KPK.

Sementara itu dalam kolomnya Pemimpin Redaksi Republika, Nasihin Masha, menulis, “Dalam satu tahun ini, pemerintah telah berhasil memuaskan relawan dan para donatur yang pada pilpres lalu telah membantunya. Saatnya takhta untuk rakyat, tak harus menunggu hingga di akhir masa jabatan”

Kabarkan Obrolan IniShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*