Ini Yang Terjadi Jika Generasi Muda Dilibatkan Dalam Penggunaan Anggaran Daerah

Kabarkan Obrolan IniShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0

Apa yang akan terjadi kalau kamu dapet 1 juta dolar dari anggaran Pemerintah dan bisa memutuskan buat apa anggaran tersebut digunakan? Pemerintah Kota Boston berhasil menjalankan itu. Dalam sebuah ekseprimen pelopor “Penganggaran partisipatoris”, warga Kota Boston yang berumur antara 12 sampai 25 tahun diundang untuk memberikan ide dalam penggunaan anggaran dan bersama-sama memilih ide-ide mana yang akan dijalankan sebagai proyek pemerintah kota.

Merangkul Anak Muda

Program yang dinamakan “Anak Muda Memimpin Perubahan” tersebut diinisiasi pada tahun 2014 yang lalu oleh Thomas Menino, Walikota Boston selama 21 tahun dan diteruskan oleh penggantinya, Martin J Walsh. Program ini dijalankan oleh departemen yang mengurusi hubungan dan pemberdayaan anak-anak muda di kota Boston dan disupervisi oleh Dewan anak muda yang terdiri dari 26 komunitas dan organisasi pelayanan anak-anak muda. Program ini mendapatkan popularitas yang tinggi dan dianggap bisa menjadi program jangka panjang dari pemerintahan kota.

Kenapa Pemerintah Kota Boston melakukan ini? “Kami ingin menjangkau dan merangkul anak-anak muda, mengakomodir aspirasi mereka dan melibatkan mereka pada isu-isu yang terkait dengan kotanya,” kata Shari Davis, Direktur Departmen Hubungan dan Pemberdayaan Generasi Muda Kota Boston, seperti dikutip dari citylab.com. Dia menambahkan program ini ditujukan tidak hanya untuk membantu anak-anak muda Boston dalam mempelajari kotanya, tapi juga agar anak-anak muda bisa memanfaatkan kota sebagai kelas untuk belajar tentang hubungan dan interaksi sosial masyarakat sipil. “Program ini ingin memberikan kesempatan pada anak-anak muda, untuk tidak hanya bisa memimpikan sebuah kota yang ideal menurut mereka, tapi juga agar mereka bisa memandu dan mengarahkan proses agar itu bisa terwujud,” ujar Shari Davis.
Mereka yang terlibat dalam program ini pun terlihat sangat antusias. Seorang pelajar mengatakan lewat program ini ia bisa mempengaruhi tempat di mana dia hidup dan dengan program ini, dirinya bisa terlibat dalam membuat keputusan dan membantu kotanya. Ada juga yang mengatakan bahwa dengan program tersebut mereka jadi paham bagaimana pemerintahan kota berjalan pada hal tertentu, bagaimana proses yang harus terjadi sebelum membangun sesuatu untuk kota.

Pemilihan Umum Program Anak Muda

Bagaimana proses program ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Boston? Pertama-tama mereka mensosialisasikan program ini kepada anak-anak muda pada banyak komunitas warga dengan cara pemutaran film, acara musik hingga acara makan pizza gratis. Anak-anak muda diundang untuk memberikan ide-ide mereka tersebut melalui website, media sosial berbasis internet, dan pemerintah kota Boston juga membuka sesi pertemuan untuk diskusi langsung bagi mereka dalam rangka mengumpulkan aspirasi mereka.

Lalu Pemerintah kota memfasilitasi sesi Focus Group Discussion (FGD) bagi anak-anak muda tersebut untuk memperkecil ribuan usulan yang masuk dan merekrut sukarelawan-sukarelawan dari anak-anak muda untuk melakukan riset dan penelitian tentang kebutuhan kota, terkait infrastruktur dan lainnya yang menjadi kebutuhan dari generasi muda kota Boston. Dari sekitar 2000 usulan kemudian diperkecil menjadi sekitar 20 program. Lalu dibuatkan proses pemilihan umum bagi anak-anak muda kota Boston memilih program yang mereka inginkan.

Proses pemilihan ini hanya diikuti oleh warga Boston yang berumur 12 hingga 25 tahun saja. Kotak-kotak suara tersebar luas melalui sekolah dan pusat-pusat kegiatan anak muda di seluruh kota Boston. Tahun ini, sistem pemungutan suara online sudah terimplementasi dan berhasil meningkatkan 70 persen partisipasi anak muda Boston dalam kegiatan ini. Pada tahun 2014, total suara yang berhasil dikumpulkan sebesar 1,531 suara dan meningkat sebesar 2,597 suara. Hal ini dapat dikatakan bahwa sistem pemungutan soara online menjadi efektif untuk meningkatkan partisipasi anak muda dalam kegiatan ini dan program ini mendapatkan tambahan legitimasi dari anak-anak muda kota Boston.

Lalu, apa saja kegiatan yang dipilih untuk menggunakan 1 juta dolar anggaran kota Boston? Dalam daftar paling atas adalah merenovasi citra seni dari taman dan gedung olahraga kota Boston. Kemudian modernisasi peralatan elektronik mendapatkan suara yang juga tinggi, misalnya mereka menginginkan laptop Chromebooks untuk pelajar SMA, akses sambungan nirkabel internet yang lebih luas di sekolah-sekolah dan pusat-pusat kegiatan komunitas warga, serta tempat-tempat untuk mengisi ulang batre handphone. Proyek lain yang dijalankan dalam progam ini antara lain dengan penambahan CCTV untuk keamanan warga, pusat kesenian kota di mana seniman muda kota dapat mengekpresikan diri mereka.

Menular Dari porto Alegre

Upaya pemerintah Boston ini bukanlah yang pertama dan satu-satunya, namun merupakan salah satu dari inisiatif-inisiatif serupa di belahan dunia lain, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan pada warga untuk menentukan dan mengakomodir aspirasi mereka tentang bagaimana menggunakan anggaran yang berasal dari pajak yang mereka bayarkan. Gerakan membangun pola penganggaran partisipatoris dimulai di Porto Alegre, Brazil pada tahun 1989 dan sejak itu pola ini menyebar ke lebih dari 1500 kota-kota lokal di seluruh dunia. Paris, misalnya, mengundang seluruh warga setiap tahunnya untuk mengalokasikan 75 juta franc untuk berbagai bentuk proyek kota.

Namun upaya pemerintah Boston ini dianggap tidak biasa karena hanya fokus dan spesifik pada anak-anak muda. Tahun lalu, program ini menerima penghargaan sebagai salah satu dari 15 inovasi Kota terbaik seluruh dunia yang diberikan oleh Guangzhou International Award for Urban Innovation.

Mungkin apa yang dilakukan di Boston dan di kota-kota lain, dengan apa yang disebut “Participatory Budgeting”, bisa dilaksanakan dengan ideal oleh Pemerintah kota-kota di Indonesia dan lebih bagus lagi jika bisa diterapkan secara ideal pada level negara. Silakan bandingkan dengan apa yang terjadi di kota-kota di seluruh Indonesia. Proses penganggaran dan partisipasi publik seringkali dibuat tertutup dan sayangnya justru tidak tepat guna dan tidak memberikan solusi bagi warganya. Bagaimana peran komunitas warga, justru seolah ditutup habis dengan sistem politik kepartaian. Bagaimana eksekutif dan legislatif memonopoli seluruh proses pembentukan anggaran kota dan negara. Ini menjadi krusial pada saat anggaran dan program-program yang dibiayainya justru menjadi kontrdiktif dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh warga dan rakyat secara nyata. Potensi korupsi anggaran juga semakin besar dan pengawasan yang tidak efektif terhadap perencanaan dan penggunaan anggaran. Dengan konsep ini, proses pencegahan korupsi bisa terjadi lebih efektif karena dilakukan sejak awal, yaitu ketika penyusunan perencanaan anggaran dan anggaran. Daripada hanya seperti sekarang, proses pengawasan terhadap korupsi hanya bisa dilakukan ketika program dan anggaran sudah diimplementasi dan sudah digunakan.

Kabarkan Obrolan IniShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*