Indonesia Bukan Negara Agama, Tapi Negara Beragama

Kabarkan Obrolan IniShare on Facebook65Share on Google+2Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0

Oleh: Werdha Candratrilaksita

Indonesia bukanlah “Negara Agama”, tetapi “Negara Beragama”. Setidak-tidaknyanya ada beberapa bukti bahwa Republik Indonesia adalah negara beragama. Pertama, dalam pembukaan UUD 1945 alinea ketiga disebutkan, “atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa… “. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mengakui dan mengimani peranan Tuhan dalam memerdekakan bangsa ini.

Kedua, alinea keempat menyebutkan, “….berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,… “. Hal ini menunjukkan bangsa ini meyakini hanya ada satu Tuhan, dan bangsa ini menghendaki agar usaha mencapai tujuan bernegara melalui susunan negara mendasarkan pada nilai yang salah satunya adalah ketuhanan.

Sumber foto: http://www.nu.or.id/

Sumber foto: http://www.nu.or.id/

Lalu, yang ketiga, pada pasal 29 UUD 1945, menyebutkan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini mengandung arti bahwa setiap pemeluk agama dan kepercayaan dijamin kemerdekaannya untuk menjalankan keyakinan dan ajaran yang diyakini dan dianutnya tanpa campur tangan pihak manapun. Hal ini berarti juga perlunya prinsip saling menghargai ajaran agama dan keyakinan masing-masing.

Keempat, banyak peraturan perundangan yang merupakan turunan konstitusi dasar tersebut hendak mengatur kehidupan beragama, sebagai contoh: UU no 1 tahun 74 tentang perkawinan,  UU no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, UU 23 tahun 2006 jo 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan pasal 64 ayat 5 mengakui 6 agama yang sah, mengakomodasi zakat dalam UU perpajakan kita,  dan masih banyak yg lain.

sumber foto: Kompasiana.com

sumber foto: Kompasiana.com

Kemudia kelima, pembentukan Kementerian Agama, adalah perwujudan amanat alinea keempat UUD 45, yang menyatakan pembentukan susunan negara, salah satunya berdasarkan ketuhanan YME.

Lantas, yang perlu dikaji, apakah salah jika pemeluk agama melaksanakan ajaran yang diyakininya? Apakah salah para pemuka agama mengajarkan dan mengingatkan kembali ajaran yang diyakininya? Apakah salah seorang beragama lain mencampuri urusan agama orang lain yang berbeda agama dengannya?

Saya kira silakan dijawab masing-masing, setelah bercermin dari kasus Ahok di kepulauan seribu.

Saya berpendapat bahwa pembahasan kasus ahok yang bergama protestan mengatakan “dibohongi dengan al maidah 51” adalah berada di dalam koridor konstitusi dan perlu menjadi perhatian setiap warga negara yang mencintai tanah air, negara bangsa dan konstitusinya sebagai panduan keharmonisan kehiduan bersama. Untuk itu, kejadian tersebut haruslah bisa diambil hikmahnya bagi seluruh bangsa Imdonesia untuk tidak mencontoh yang dilakukan Ahok, karena apa yang dilakukannya adalah pelanggaran konstitusi dasar yaitu UUD 1945.

Dicari dengan kata kunci:

Kabarkan Obrolan IniShare on Facebook65Share on Google+2Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *