Pergerakan Indonesia: Bebaskan Kawan Kami, Buruh dan Pengacara Buruh!

Represi dan tindak kekerasan oleh aparat kembali dialami oleh buruh Indonesia pada 30 Oktober 2015. Aksi para buruh dalam memperjuangkan hak kesejahteraannya berakhir dengan ditangkap dan digelandangnya pengacara para buruh dan juga beberapa pimpinan aksi oleh jajaran Polda Metro Jaya. Aksi gabungan serikat buruh yang berunjuk rasa menuntut dibatalkannya PP pengupahan dibubarkan secara paksa. Akibatnya, ratusan buruh mengalami cedera maupun trauma akibat tindakan represi yang dilakukan aparat saat membubarkan aksi.

Kekerasan ini bermula ketika polisi membubarkan paksa aksi massa buruh pada 30 Oktober 2015 malam di depan istana merdeka. Aksi buruh 30 Oktober 2015 kemarin adalah aksi untuk menuntut hak atas upah layak melalui pembatalan Peraturan Pemerintah no 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Hak atas upah layak adalah hak yang harus dipenuhi sesuai undang-undang.

Hingga rilis ini dibuat, dua pengacara LBH Jakarta dan 23 pimpinan buruh masih ditahan, sebelumnya mereka juga menjadi korban kekerasan kepolisian. Mereka ditangkap dengan brutal dan penuh kekerasan. Bahkan mobil komando aksi pun dirusak oleh polisi. Pada saat ditahan, 5 orang diantaranya mengalami luka memar. Dengan ini polisi telah melanggar Pasal 19 UU No 2 tahun 2002 tentang kepolisa RI dan Peraturan Kapolri no 8 tahun 2009 tentang implementasi standar ham kepolisian dimana seharusnya polisi menjunjung tinggi hak asasi manusia dan dilarang menggunakan kekerasan.

Kami, Pergerakan Indonesia (PI) sangat mengecam dan menyesalkan aksi kebrutalan polisi dan jajarannya dalam menghadapi aksi buruh tersebut. Perlu diketahui bahwa hak berkumpul dan menyatakan pendapat di publik merupakan hak yang dilindungi undang-undang. Tindakan kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah.

PI mendesak Kepolisian Daerah Metro Jaya untuk segera menerbitkan SP3 untuk membatalkan status tersangka peserta aksi unjuk rasa. PI menilai pasal-pasal yang dikenakan pada kawan-kawan buruh merupakan pasal karet yang membelenggu kebebasan berpendapat.

*foto : beritasatu.com

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

'