Ada Makar Dalam Aksi 212?

Kabarkan Obrolan IniShare on Facebook1Share on Google+1Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0

Mengenai rencana aksi 212, kapolri telah memberikan respon dengan pernyataan bahwa diduga ada rencana makar dalam aksi 212.

Kapolda Metro Jaya juga telah mengeluarkan maklumat yang disebarkan melalui udara yang antara lain menekankan tentang larangan makar.

Makar adalah kejahatan terhadap keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Bab I dan Bab III Buku Kedua KUHP. Kata makar sendiri tidak didefinisikan secara jelas dalam KUHP. Pasal 87 KUHP hanya menyebutkan bahwa makar harus memenuhi syarat adanya niat yang telah nyata ditunjukkan dengan adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud pasal 53 KUHP.

Dalam KBBI, makar adalah 1) akal busuk, tipu muslihat, dsb, 2)perbuatan dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang dsb, 3) perbuatan menjatuhkan pemerintah yang sah.

Pengertian makar dalam KBBI bersesuaian dengan perbuatan yang disebut makar dalam KUHP. Perbuatan makar dalam KUHP hanya disebutkan dalam enam pasal, yaitu pasal 104, 106, 107, 139a, 139b, dan 140.

Pasal 104 KUHP mendefinisikan makar sbg perbuatan :
1. Membunuh, atau
2. Merampas kemerdekaan, atau
3. Meniadakan kemampuan presiden dan atau wakil presiden

Pasal 104 KUHP memaksudkan perbuatan makar hanya dibatasi pada serangan yang sifatnya fisik atau keamanan badan dan menghalangi presiden dan wakil presiden melaksanakan tugasnya.

Pasal 106 mendefinisikan makar sbg perbuatan :
1. Makar dengan maksud agar seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh, atau
2. Memisahkan sebagian wilayah negara.

Pasal 107 mendefinisikan makar sebagai perbuatan menggulingkan pemerintah. Sedangkan pasal 139a, 139b, dan 140 adalah terkait perbuatan makar terhadap negara sahabat.

Terlalu Dini Menyimpulkan

Terlalu dini untuk menuduh bahwa aksi 212 adalah upaya makar. Pemerintah tidak bulat satu suara untuk menyimpulkan hipotesis makar tersebut atas aksi 212. Terdapat perbedaan pernyataan antara Menhan dengan Kapolri, dimana Menhan menyatakan bahwa tidak ada informasi intelijen soal makar. Sementara kapolri menyatakan adanya upaya makar pada aksi 212.

Perbedaan tersebut menimbulkan kesan dimata publik bahwa belum adanya kerja intelijen secara struktural yang terkoordinasi.

Pernyataan Kapolri tsb telah masuk ke dalam prinsip presumption of guilty. Hal tersebut bertentangan dengan pernyataan kapolri pada kasus Ahok, dimana kapolri menganjurkan menggunakan pendekatan presumption of innocent.

Sikap Kapolri tidak konsisten dalam menilai kedua peristiwa hukum tersebut. Satu sisi menggunakan pendekatan presumption of innocent, di sisi lain menggunakan pendekatan presumption of guilty.

Sebaiknya pejabat pemerintah khususnya Kapolri lebih berhati-hati dalam menggunakan istilah “makar” untuk aksi 212. Sebelum menyimpulkan dugaan dan tuduhan adanya makar, hendaklah melakukan pengujian sbb :

1. Apakah aksi 212 adalah upaya membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan presiden dan wakil presiden? (pasal 104 KUHP)

2. Apakah aksi 212 adalah upaya memisahkan sebagian wilayah NKRI atau menjadikan jatuh seluruh atau sebagian wilayah NKRI kepada negara lain/musuh? (pasal 106)

3. Apakah aksi 212 berusaha menggulingkan pemerintah? (pasal 107)

Saya kira “jauh panggang dari api” untuk tuduhan adanya makar sebagaimana dimaksud pasal 104 dan 106 KUHP karena aksi 212 murni pernyataan pendapat di muka umum yang dilindungi oleh Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998. Sekalipun ada potensi gangguan ketertiban pada pelaksanaan aksi maka bukan pidana makar namun pidana ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Bab V KUHP.

Tuduhan kapolri bisa menjadi tuduhan fitnah apabila tidak dapat dibuktikan adanya unsur perbuatan makar.

Selanjutnya apabila aksi 212 dituduh bermaksud menggulingkan pemerintah, maka Kapolri perlu meninjau lagi mengenai hak hak konstitusional warga negara yang diatur oleh UU No 9 Tahun 1998 ttg Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dalam Pasal 5 UU No 9 tahun 1998 menyatakan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk : a) mengeluarkan pikiran secara bebas; b) memperoleh perlindungan hukum.

Kapolri juga perlu memperhatikan pasal 110 (4) KUHP yang menyatakan, “Tidak dipidana barang siapa yang ternyata bermaksud hanya mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam artian umum”.

Rakyat tentunya berhak untuk mengusulkan perubahan ketatanegaraan dan itu dilindungi oleh Pasal 110 (4) KUHP jo UU No 9 Tahun 1998.

Tentunya juga berhak pula meminta presiden dan/atau wakil presiden diberhentikan secara konstitusional melalui lembaga MPR setelah putusan Mahkamah Konstitusi.

Kabarkan Obrolan IniShare on Facebook1Share on Google+1Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *